SulbarDOTcom

Mamuju, Tribun - Bupati Mamuju Suhardi Duka meminta pejabat di Sulawesi Barat (Sulbar) termasuk Gubernur Anwar Adnan Saleh, untuk mengevaluasi kembali pemahaman dan ilmu otonomi daerah, khususnya persoalan koordinasi.

“Soal pemahaman otonomi daerah, saya kira perlu kita evaluasi bersama gubernur dan pejabat pemprov,” kata Suhardi kepada Tribun, menanggapi “kejengkelan” gubernur atas ketidakhadiran empat dari lima kepala daerah dalam satu rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah yang difasilitasi gubernur di Kantor Gubernur Sulbar di Mamuju, Sabtu (1/3) lalu.
Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Pelaksana Harian (BPH) Minyak dan Gas dengan Pemprov Sulbar dan para bupati, tentang pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi, itu yang hadir hanya Bupati Majene, Kalma Katta.
Empat bupati lainnya, Ali Baal Masdar (Polman), Said Saggaf (Mamasa), Abdullah Rasyid (Mamuju Utara), dan Suhardi Duka (Mamuju) tak hadir. Sulbar adalah provinsi termuda di Indonesia, dua tahun. Tahun 2009, Mamuju akan dimekarkan menjadi dua, Mamuju Tengah.
Suhardi Duka yang dikonfirmasi tadi malam, mengakui ketidakhadirannya kerena dia dan keluarganya, akhir pekan lalu, dirudung duka. “Aku berkabung. Hari Jumat (29/2) ibu mertua saya meninggal di Gowa, Sabtu itu hari libur, dan keluarga masih dalam suasana berduka jadi saya di Gowa saja,” katanya tadi malam.
Sementara dua bupati lainnya, Polewali Mandar (Ali Baal Masdar) dan Mamasa (Said Saggaf), mengaku tak hadir karena memang dia tak dapat undangan. “Saya tak tahu kalau ada acaranya. Tidak ada undangannya sampai ke saya,” kata Ali Baal.
Said mengaku tidak ada niat untuk tidak hadir. Dia mengakui, para bupati tetap dibawah koordinasi langsung dengan gubernur.
“Saya termasuk bupati yang paling rajin datang kalau ada undangan gubernur. Kali ini betul-betul tidak ada informasi dan tidak undangan yang saya terima sampai saat ini.” katanya. Ponsel bupati Mamuju Utara, Abdullah Rasyid yang coba dikonfirmasi, sejak petang kemarin tak aktif.
Namun, Said mengaku kaget dengan tak adanya undangan. Biasanya, akunya, setiap ada acara pak Gubernur dan ajudan langsung meneleponnya. “Mungkin, kita di Mamasa betul-betul selalu tertinggal masalah informasi. Mungkin ini bisa dimaklumi karena infrastruktur jalan yang rusak. Tapi saya kenal Pak gubernur, dia teman lama saya,” ujarnya.

Koordinasi Ala Ambulans Tommo
BUPATI Mamuju, Suhardi Duka, memberikan penjelasan khusus dan fakta soal pemahaman koordinasi dan otonomi daerah, yang dijadikan alasan gubernur mengkritik ketidakhadiran bupati. Dia mengungkapkan fakta pemberian sumbangan mobil ambulans ke Kuskesmas Kecamatan Tommo, Mamuju, pekan lalu, yag juga tak dikoordinasikan dengan kantor Bupati Mamuju. Berikut petikannya;
Memangnya langsung membagikan dua unit mobil ambulans ke puskemas Tommo, membuat puskesmas itu kini memiliki dua unit ambulans. Padahal ada puskesmas di Mamuju yang belum memiliki ambulans. Penyerahan langsung sumbangan mobil dari gubernur ke Kecamatan Tommo tanpa koordinasi ini telah menimbulkan kecemburuan dari unit layanan kesehatan lain. Ini yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten agar tidak ada kesan gubernur pilih kasih.
Pemahaman otonomi yang selama ini dilaksanakan mungkin dipahami keliru, makanya perlu dikembalikan ke jalur yang benar. Bisa jadi instruksi gubernur jelas tapi staf tidak mengaplikasikannya dengan baik.
Akibatnya sering ada kunjungan ke kecamatan saya di Mamuju, camat saya tidak mengetahuinya, Ini artinya perlu ada evaluasi koordinasi. Saya selaku bawahan siap diperintah oleh atasan. HP saya aktif 24 jam.

Trackback URI | Comments RSS