SulbarDOTcom

Mamuju, Tribun - Saling klaim merasa benar antara gubernur dengan para bupati, membuat Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mengambil jalan tengah dengan mengharapkan semua bupati samakan persepsi tentang otonomi daerah agar koordinasi berjalan dengan lancar.

Selasa (4/3) sore, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulbar Khaeruddin Anas mengundang khusus Tribun ke ruangannya untuk menyampaikan penjelasan dari gubernur. “Pak gubernur ingin agar masalah miss komunikasi dengan para bupati ini tidak berlarut-larut, jadi beliau ingin ada persamaan persepsi tentang otonomi daerah. Karena dengan kejadian ini masyarakat juga dibuat bingung dan tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah,” jelas Khaeruddin.
Berdasarkan UU Nomor 32 tentang otonomi daerah, otonomi yang dimaksud adalah otonomi di tingkat provinsi yang selanjutnya dikoordinasikan di tingkatan di bawahnya seperti kabupaten/kota.
Jadi, kata Khaeruddin, memang tugas gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah yang mengkoordinasikan segala kebijakan pusat yang harus diketahui di daerah atau berhubungan dengan daerah.
Tentang koordinasi, kami merasa sudah melakukan koordinasi yang baik dengan kabupaten. Seperti acara penandatangan MoU dengan BPH Migas hari Sabtu lalu, kami mengundang semua bupati,” kata Khaeruddin.
Hanya saja, undangan tersebut tidak mesti langsung diterima di tangan bupati tapi tentunya bisa melalui staf-staf bupati. Jika undangan tersebut tidak sampai, berarti ada komunikasi yang tidak berjalan antara bupati dengan stafnya.
“Waktu MoU dengan BPH Migas, kami adakan dulu pra MoU dan diketahui oleh kabag umum dan kabag ekonomi Pemkab Polman. Untuk Bupati Mamuju, saya sendiri yang datang langsung ke rumah beliau untuk mengundang hingga tiga kali. Hanya saja saya tidak pernah ketemu, tapi saya sudah titipkan undangan dan memberitahu stafnya tentang acara itu,” ungkap Khaeruddin.
Untuk Mamasa dan Mamuju Utara, Khaeruddin mengaku jika pihaknya mengalami kesulitas untuk berkomunikasi. Telepon selular ataupun telepon kantor sulit tembus ke kabupaten-kabupaten tersebut. Demikian pula faximile mengalami kesulitan.
Sedangkan acara di Tommo yang tidak dihadiri Bupati Mamuju, menurut Khaeruddin, sudah berjalan sesuai prosedur karena dihadiri oleh wakil bupati beserta pejabat terkait dan Wakil Ketua DPRD Mamuju.
Tentang penyerahan dua unit mobil ambulans di Puskesmas Tommo, itu adalah kewenangan bupati untuk mengatur pengalokasian kedua bus tersebut agar tidak terjadi kecemburuan di puskesmas lain.
“Dua mobil ambulans itu sudah diserahkan dari provinsi ke kabupaten. jadi sudah jadi kewenangan bupati untuk mengatur mobil itu ingin ditempatkan di puskesmas mana,” kata mantan Camat Tommo ini.

Trackback URI | Comments RSS