Oct 24 2005
Oentarto Meninggalkan Sejumlah ‘PR’
MAMUJU -www.Sulbar.com — Gubernur Sulbar, Oentarto Sindung Mawardi, hari ini akan diganti. Dalam satu tahun kepemimpinannya, ternyata masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikannya.
Salah seorang tokoh masyarakat dan pejuang pembentukan Provinsi Sulbar, Anwar Adnan Saleh, mengatakan bahwa masih ada dua tugas pokok yang harus belum rampung; pembentukan/ pelantikan DPRD Sulbar dan pelaksanaan pilkada gubenur dan wakil gubernur.
“Kita berharap pemerintahan ke depan lebih proaktif untuk menyelesaikan segala persoalan penting. Sebab kalau terlambat, kita khawatir nasib APBD Sulbar untuk 2006 akan sama dengan nasib APBD 2005. Anggarannya tidak dialokasikan dalam APBN,” tandasnya.
Apakah kepemimpinan Oentarto gagal? “Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Sebab kita juga menyadari bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintahan sekarang. Tapi kita tetap berharap agar agenda utama tersebut secepatnya diselesaikan,” imbuhnya.
Oentarto yang dihubungi terpisah beberapa waktu lalu, mengaku telah berbuat maksimal untuk Sulbar. Karena itu, dia meminta kepada semua pihak agar jangan melakukan penilaian secara sepihak tanpa melihat fakta di lapangan.
Apalagi, lanjut dia, pengisian keanggotaan DPRD dan pelaksanaan pilkada bukanlah wewenang penuh pemerintah provinsi. Tapi itu adalah tugas utama KPUD.
Terlambatnya agenda pemerintahan selama ini disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya: pembentukan KPUD Sulbar yang dilaksanakan oleh KPU Pusat cukup alot. Setelah KPUD terbentuk, juga tidak dapat langsung melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena berbagai persoalan yang dihadapi dengan para pengurus parpol dalam hal pengisian keanggotaan DPRD Sulbar.
“Kami sudah berupaya membantu KPUD dalam melaksanakan tugasnya seperti menfasilitasi sarana yang digunakan maupun dalam hal kebijakan yang dibutuhkan untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kalau KPUD mau bekerja, saya kira pelantikan DPRD ini dapat dilaksanakan dalam Oktober. Sehingga untuk kegiatan pilkada saya kira dapat dilaksanakan pada Desember mendatang,” ujar Oentarto.
Menurut dia, sebagai pejabat pelaksana pemerintahan baru di Sulbar, pihaknya sangat banyak menemui kendala. Waktu satu tahun untuk menyelesaikan persoalan di Sulbar adalah waktu yang sangat sempit.
Dia mencontohkan, Provinsi Banten membutuhkan waktu 2,5 tahun, Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami proses selama 2 tahun. Termasuk Provinsi Gorontalo juga membutuhkan waktu 1,5 tahun.
“Saya melihat penilaian yang dilakukan berbagai kalangan selama ini kurang proporsional. Untuk melihat kemajuan di Sulbar jangan melihat dari kehendak, tapi mari melihat fakta yang ada di lapangan. Di daerah ini juga sering terjadi kerusuhan. Semua membutuhkan penanganan yang serius,” tandasnya.
Sumber : (him) Source : www.fajar.co.id
Loading ...